Tugas 1 Sistem Informasi Pembangunan

Nama : Sulthon Muhammad Al Fatih

NIM : 21/475410/SV/19105

Kelas: PEK-51

MBTI : ISFJ-T (Introvert, Sensing, Feeling, and Judging)

Mengapa pemerintah/pemerintah daerah memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan? Anda bisa menjelaskan dengan memberikan ilustrasi satu contoh sistem informasi nyata yang digunakan oleh suatu institusi

Pemerintah/pemda memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan untuk mengatur hal-hal yang bersifat komputerisasi. Dalam kaitannya dengan tugas Bappeda sebagai aparatur perencana pembangunan, diperlukan suatu sistem informasi yang mengimplementasikan proses perencanaan sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada perencanaan dan konsolidasi data serta memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan dan anggaran. Selain itu, sistem informasi dapat memberikan informasi seperti profil suatu daerah, data kemiskinan, data kependudukan, dan sejenisnya yang mana data dan informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dapat menjadi referensi bagi para pimpinan dari pemerintah daerah untuk mengambil keputusan penting dalam berbagai aktivitas yang ada. Sistem ini dapat juga menjadi standarisasi untuk memantau seluruh program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.
Contoh sistem informasi yang digunakan oleh suatu instansi yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD merupakan suatu sistem elektronik yang dapat menjadi gerbang data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan fungsi serta tugas Kemendagri dalam pengendalian pembangunan daerah. Kemendagri melalui Bappeda berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna pengumpulan, dan pengisian data SIPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Beberapa klompok data dalam SIPD meliputi data umum (geografi, pemerintahan, dan demografi); sosial/budaya; sumber daya alam; infrastruktur; ekonomi; keuangan daerah; politik, hukum, dan keamanan; dan insidensial. Misal Pemerintah Kota Surakarta ingin mendirikan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) baru dikarenakan di Kota Surakarta hanya ada satu TPA yang mana TPA tersebut saat ini juga sudah overload, maka untuk mendirikan TPA baru, Pemerintah Kota Surakarta memerlukan beberapa informasi seperti yang berhubungan dengan geografi untuk menentukan tempat mana yang cocok dijadikan sebagai lokasi TPA. Selain mencari tempat baru, dalam menangani overloadnya TPA di Kota Suarakarta maka Pemerintah Kota Surakarta juga dapat melakukan perencanaan seperti mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Untuk mendapatkan data jumlah sampah yang masuk ke TPA tiap harinya maka Pemerintah dapat melihat datanya melalui SIPD sehingga kedepannya pemerintah mengetahui berapa kapasitas TPA dalam menampung sampah dan kedepannya pemerintah dapat membatasi jumlah sampah yang masuk ke TPA tersebut. Selain itu, contoh sistem informasi lain yang digunakan oleh suatu instansi yaitu Jogja Smart Service (JSS). JSS merupakan balaikota virtual atau portal maya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan layanan langsung kepada semua masyarakat di Kota Yogyakarta. Pada aplikasi ini terdapat tiga fitur yang mana salah satunya yaitu menu layanan. Pada menu layanan terdapat beberapa cakupan yang berhubungan dengan pembangunan seperti open data yang berisi informasi data Kota Yogyakarta, informasi perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta, informasi kualitas lingkungan hidup, dan semacamnya. Misal Pemerintah Kota Yogyakarta ingin mengetahui masalah apa yang harus ditangani terlebih dahulu di Kota Yogyakarta, maka pemerintah dapat melihat pada JSS karena di JSS terdapat informasi mengenai indikator mana yang sudah atau belum mencapai target.